NEWSPEDIA.ID – Demokrasi adalah pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan secara adil, transparan, dan beradab. Penyelenggaraan Pilkada yang bersih tidak hanya mengandalkan prosedur yang baik, tetapi juga sikap dan perilaku semua pihak yang terlibat.
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menjabarkan, salah satu kunci utama untuk menjaga integritas pemilu adalah netralitas penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu harus berfungsi sebagai wasit yang adil, memastikan bahwa semua pasangan calon (paslon) memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.
“Netralitas media adalah pilar fundamental dalam demokrasi yang sehat. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, berperan sebagai pengawas kekuasaan dan penyebar informasi kepada publik. Ketika media menjalankan peran ini secara independen dan objektif, maka mereka turut serta dalam menjaga agar proses politik berjalan dengan bersih dan akuntabel.”jelas Lutfil Hakim saat Diskusi Terbuka Mengawal Demokrasi Yang Bersih dan Beradab yang diselenggarakan Sygma Research & Consulting di Aula PWI Jatim, Surabaya Rabu (18/9)
Diskusi ini berfokus pada pentingnya menjaga demokrasi yang bersih dan beradab, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Para ahli dari berbagai bidang menyoroti berbagai aspek, mulai dari netralitas penyelenggara, kesetaraan paslon, hingga partisipasi publik dan literasi digital.
Dr Jamil S,H. M.H Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya mengatakan, bagaimana kerangka hukum dalam Pilkada yang bersih dan adil, ini termasuk memberikan akses yang sama terhadap fasilitas kampanye dan informasi pemilih. Penting juga untuk membatasi penggunaan fasilitas negara oleh petahana demi mencegah ketidakadilan dalam kompetisi.
“Kesetaraan paslon merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Setiap paslon harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Ini mencakup ruang publik untuk berdialog dengan masyarakat serta akses ke media. Jika salah satu paslon lebih diuntungkan karena posisinya sebagai petahana, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.”kata Jamil menjabarkan
Sedangkan Dr Drs Harliantara, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya mengingatkan bahwa partisipasi publik yang aktif dalam proses demokrasi sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan politik yang baik dan literasi digital.
“Ini akan membantu pemilih untuk memahami proses pemilu dan pentingnya suara mereka. Program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam diskusi dan informasi mengenai calon dan kebijakan yang diusulkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik.”urainya
Sementara Dr. Umar Sholahuddin S.Sis.,M.Sosio mengungkapkan, sistem hukum yang kuat dan independen juga merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, korupsi, dan praktik tidak etis harus menjadi prioritas. Dengan adanya jaminan hukum yang jelas, masyarakat akan merasa lebih aman untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
“Demokrasi bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang perilaku. Dalam setiap interaksi, baik antar warga negara maupun antara masyarakat dengan penyelenggara, sikap beradab dan saling menghormati harus ditegakkan. Masyarakat yang saling menghargai akan menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pemilu yang sehat.”tandasnya
Menjaga demokrasi yang bersih dan beradab dalam penyelenggaraan Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Dari penyelenggara, pasangan calon, hingga masyarakat, semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan transparan.
“Dengan menekankan netralitas, kesetaraan, partisipasi publik, sistem hukum yang kuat, dan sikap beradab, kita dapat bersama-sama membangun fondasi demokrasi yang lebih baik untuk masa depan.”pungkas Umar (hp)